BOLEH dikatakan Siak merupakan daerah yang paling beruntung. Begitu era reformasi berjalan sehingga dimekarkan menjadi kabupaten sendiri, bak kata pepatah Melayu, Siak seperti mendapat durian runtuh.

Betapa tidak, pada saat hampir bersamaan, PT Caltex Pacific Indonesia kehabisan masa konsesinya dalam pengelolaan minyak di CPP Blok. Ini meliputi kawasan Siak dan sekitarnya.

Tak seperti biasa, kali ini pemerintah tidak memperpanjang konsensi perusahaan raksasa asal Amerika Serikat yang kemudian merger dengan Chevron tersebut. Gayung bersambut, dengan munculnya kemudian suara-suara agar pengelolaan minyak diserahkan ke daerah.

Berkat perjuangan masyarakat Riau, kawasan CPP Blok ini pun diserahkan ke Provinsi Riau, kabupaten Siak, Kampar, dan kota Pekanbaru. Siak mendapat bagian saham terbesar.

Sesuai dengan petunjuk pemerintah, digandenglah Pertamina sebagai operatornya pada 2002. Namun, meskipun sebelumnya ditangani perusahaan minyak kawakan, tetap juga ditemukan kesulitan. Misalnya teknologi injeksi uap yang belum dikuasai sepenuhnya. Apalagi pada saat ditinggal, arus listrik di sana voltasenya masih 110. Sementara peralatan baru umumnya sudah memakai arus 220 volt.

Untunglah, kemudian operasional Blok CPP ini bisa kembali dijalankan sepenuhnya. Wajar jika Siak menyiapkan diri sebagai daerah petrodollar seperti Brunei dan Dubai.

Seiring waktu berjalan terus, kota Siak pun tampak kian semarak. Jalan raya beraspal mulus membentang di mana-mana. Belum jelas, apakah dananya dari hasil tambang minyak atau masih droping anggaran dari pusat.

Tapi, yang pasti, dalam postingan di facebook beberapa hari lalu, Bupati Siak yang baru, Afni Zulkifli memaparkan bahwa kondisi uang tunai di kas Pemkab Siak per tanggal 16 Juli 2025. hanya ada sekitar  Rp16 Miliar. "Sementara kewajiban yang harus dibayar Pemkab Siak, tiga kali lipatnya dan semuanya wajib dibayar segera," tulis Afni dalam tanda seru.

Uang darimana menutup kekurangannya? Kewajiban mana dulu yang harus dibayar? Bagaimana konsekuensi jika tak dibayar? lanjutnya dengan nada bertanya.

Afni memang masih bisa bersyukur, karena sudah membayarkan gaji ke-13 pegawai (meski baru satu item), melunasi beberapa utang, dan membayarkan beberapa kegiatan di OPD krusial. Ia berjanji, begitu ada uang masuk lagi, maka memilih akan memprioritaskan mencicil gaji Guru MDA se Kabupaten Siak yang hingga kini masih tertunggak.

Afni mohon kesabaran semua pihak terkait. "Inilah kondisi yang harus kita sikapi dengan bijak, di tengah sempitnya ruang fiskal Siak yang ditinggali utang ratusan miliar dan pergeseran pendapatan serta belanja yang hampir Rp1,1 triliun," katanya.

Yang jadi pertanyaan, ke mana semua hasil keuntungan dari minyak bumi yang dikelola PT Bumi Siak Pusako (BSP) di Blok CPP? Padahal, pada laporan keuangan tahun buku 2023, tercatat laba sebesar Rp 476 miliar. Tahun-tahun sebelumnya pun disebut perusahaan minyak daerah ini terus mendapat keuntungan sejak awal beroperasi.

Belum jelas, apa saja yang sudah dinikmati masyarakat Siak dari hasil minyak ini. Belakangan terbetik pula kabar yang kurang sedap. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (30/6/2025) di Novotel Pekanbaru, dilaporkan BSP mengalami kerugian mencapai 14,7 juta USD (setara Rp 238 miliar).

Kalau sudah begini, harapan apa lagi yang bisa digantungkan warga dan Pemkab Siak terhadap ladang minyak yang dulu sangat diminati perusahaan asing itu. Apakah gaji guru MDA akan terus tertunda di kawasan yang kaya minyak ini? Semoga masyarakat jangan sampai ikut tenggelam di kubangan minyak ini. ***