PEKANBARU (VOXindonews) — Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Riau mendatangi Fraksi PAN Plus DPRD Provinsi Riau, Selasa, (6/10/2026), untuk mengajak pembentukan Kaukus Parlemen Hijau Daerah Riau. Ini merupakan kunjungan ke-6 yang dilakukan KMS Riau ke fraksi-fraksi di DPRD Riau.

Ketua Fraksi PAN Plus, Diski, menyambut baik kedatangan rombongan KMS Riau. Ia menceritakan kembali kisah masa remaja saat terjadi pemindahan warga XIII Koto Kampar demi pembangunan waduk PLTA Koto Panjang.

Dengan penuh semangat, Diski mengenang rusaknya hutan kampung halaman yang ditenggelamkan demi proyek tersebut.

Dalam pertemuan ini, Diski didampingi anggota Fraksi PAN Plus Muhammad Fadel Variza, Tenaga Ahli Bapemperda DPRD Riau H. Fendri Jaswir, M.P., dan Tenaga Ahli Fraksi PAN Plus Doni Oktavian.

Sementara itu, pihak KMS Riau dipimpin oleh Johny Setiawan Mundung dari Yayasan Inisiatif Bumi Swarnadwipa dan Sukarno Alias Kiki dari Lembaga Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Riau (LPESM). KMS beranggotakan 60 kelompok masyarakat sipil.

Komitmen Pembentukan Kaukus Parlemen Hijau

Diskusi yang berjalan secara dialogis ini menghasilkan kesepakatan penting. Diski sepakat segera mendukung dan membentuk Kaukus Parlemen Hijau Daerah Riau.

Fraksi PAN Plus mengutus tiga nama untuk masuk ke dalam kaukus tersebut yakni Diski, Muhammad Fadel Variza dan H. Ikbal Sayuti dari PPP (anggota Fraksi PAN Plus)

Mundung menjelaskan kaukus ini akan berfokus mengawal sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting demi mencegah bencana ekologis di Riau, seperti Raperda Tata Ruang Wilayah, Ranperda Perhutanan Sosial, Ranperda Pengelolaan Ekosistem Mangrove dan  Pemberdayaan Masyarakat, Ranperda Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Riau, yang adil dan lestari.

Menurut Mundung, langkah ini dinilai krusial untuk melindungi masa depan rakyat Riau dari ancaman kerusakan lingkungan. Di lain sisi komitmen terhadap penyelamatan lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat terus disuarakan dalam pertemuan bersama Koalisi Masyarakat Sipil Riau.

Dalam forum tersebut, Anggota Fraksi PAN Plus DPRD Provinsi Riau, Muhammad Fadel Variza menegaskan bahwa penerapan penganggaran berbasis ekologi (ecological budgeting) sudah menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera diimplementasikan di Bumi Lancang Kuning.

Politisi muda Partai Amanat Nasional (PAN) ini dengan penuh semangat menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya membangun ekonomi warga yang berjalan selaras dengan kelestarian ekologi.

Demi mewujudkan kebijakan strategis yang tepat sasaran, Fadel menyatakan kesiapan jajaran legislatif untuk membuka diri dan belajar bersama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Riau.

"Kita harus merumuskan ekonomi warga berbasis ekologi. Untuk mengambil kebijakan strategis di Provinsi Riau, kami perlu bersinergi dan belajar bersama teman-teman NGO di koalisi ini," ujar Fadel optimis.

Di sisi lain, Tenaga Ahli Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Riau, H. Fendri Jaswir, M.P., memaparkan langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh pihak parlemen. Saat ini, Bapemperda tengah mengawal sejumlah regulasi krusial yang berpihak pada kelestarian alam dan hak-hak masyarakat adat.

Fendri menjelaskan bahwa perjuangan tersebut mencakup penguatan Peraturan Daerah (Perda) Perhutanan Sosial serta penyusunan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis lainnya.

Beberapa regulasi yang sedang digesa antara lain Ranperda tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove, Ranperda tentang Tanah Ulayat, serta  Ranperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani.

Mundung berharap sinergi antara semangat legislator muda dan langkah taktis Bapemperda mampu melahirkan kebijakan daerah yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga ketahanan ekologis Provinsi Riau di masa depan. (FJ)