PEKANBARU (VOXindonews) – Komitmen memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan pemerintah terus dibangun Program Studi Doktor Sains Manajemen Program Pascasarjana Universitas Islam Riau (UIR). Kali ini dengan  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau.

Sinergi itu salah satunya diwujudkan melalui  Implementation Arrangement (IA) yang diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia, penguatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan hasil kajian akademik untuk mendukung kebutuhan kebijakan pemerintah daerah.

Komitmen tersebut semakin diperkuat melalui kegiatan ''Workshop From Home Seri 9'' bertajuk Mastering Policy Brief: Menyusun Dokumen Kebijakan yang Kompak dan Komunikatif yang dilaksanakan secara daring, Jumat (14/8/2026).  Workshop ini diikuti hampir 1.000 orang dari unsur organisasi perangkat daerah Provinsi Riau dan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia.

Workshop yang berlangsung pukul 08.30–11.00 WIB ini menjadi salah satu bentuk konkret pelaksanaan kerja sama antara Program Studi Doktor Sains Manajemen UIR dan BPSDM Provinsi Riau. Kegiatan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai penyusunan policy brief, tetapi juga menjadi ruang untuk mempertemukan perspektif akademik dengan kebutuhan praktis pemerintahan.

Kepala BPSDM Provinsi Riau, Evarefita, SE., M.Si. dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur melalui pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan dan dinamika pemerintahan.

Dikatakan, kolaborasi dengan perguruan tinggi dipandang penting untuk memperkuat kapasitas aparatur, terutama dalam memahami persoalan secara lebih komprehensif dan menyusun rekomendasi yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan.

Karena itu, kata Eva, kerja sama antara BPSDM Provinsi Riau dan Program Studi Doktor Sains Manajemen UIR diharapkan dapat terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan yang bersifat aplikatif dan memberikan manfaat nyata.

Penandatanganan IA

Salah satu bagian penting dari rangkaian kegiatan tersebut adalah penandatanganan Implementation Arrangement (IA) antara Program Studi Doktor Sains Manajemen UIR dan BPSDM Provinsi Riau. IA ditandatangani oleh Ketua Program Studi Doktor Sains Manajemen UIR, Prof. Dr. Annisa Mardatillah, S.Sos., M.Si.

Menurut Prof. Annisa, penandatanganan ini menjadi penegasan komitmen Program Studi Doktor Sains Manajemen UIR untuk mengembangkan kerja sama yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan dengan BPSDM Provinsi Riau.

Bagi Program Studi Doktor Sains Manajemen UIR, keberadaan IA bukan sekadar dokumen administratif, melainkan menjadi instrumen untuk menerjemahkan kerja sama kelembagaan ke dalam berbagai kegiatan nyata.

''Ruang kolaborasi dapat dikembangkan melalui penguatan kompetensi, workshop dan seminar, penelitian dan kajian, pengembangan kapasitas aparatur, hingga pemanfaatan kepakaran akademik dalam mendukung kebutuhan pemerintahan,'' ujarnya.

Melalui IA tersebut, lanjutnya, Program Studi Doktor Sains Manajemen UIR menegaskan perannya sebagai mitra akademik dalam pengembangan sumber daya manusia dan penyelesaian persoalan manajemen pemerintahan. Pengetahuan dan hasil penelitian yang dikembangkan di lingkungan akademik diharapkan dapat semakin dekat dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Pada saat yang sama, kata Prof. Annisa, berbagai persoalan dan pengalaman empiris yang dihadapi pemerintah dapat menjadi sumber pengembangan penelitian dan kajian akademik.

''Dengan pola tersebut, hubungan antara perguruan tinggi dan pemerintah tidak berhenti pada kerja sama formal, tetapi berkembang menjadi kolaborasi yang menghasilkan pengetahuan dan solusi,'' tuturnya.

Workshop Policy Brief

Materi utama workshop disampaikan oleh Prof. Dr. H. Detri Karya, SE., MA., Guru Besar dan Dosen Tetap Program Studi Doktor Sains Manajemen Universitas Islam Riau. Dipandu oleh Drs. Ahmad Fauzi, M.Si., Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Provinsi Riau, sebagai moderator.

Dalam paparannya, Prof. Detri menjelaskan bahwa policy brief memiliki peran penting dalam menerjemahkan hasil analisis menjadi informasi yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan. Policy brief tidak dapat diposisikan hanya sebagai versi pendek dari laporan penelitian, karena memiliki orientasi yang berbeda, yaitu membantu menjawab persoalan kebijakan dan mendukung pengambilan keputusan.

Menurutnya, sebuah policy brief perlu mampu menjelaskan masalah, bukti, pilihan kebijakan, rekomendasi, dan langkah yang perlu dilakukan secara ringkas dan mudah dipahami.

Ia juga menekankan bahwa banyaknya data tidak selalu menjamin kualitas sebuah policy brief. Hal yang lebih penting adalah kemampuan memilih bukti yang paling relevan dengan persoalan yang sedang dibahas dan keputusan yang akan diambil.

Dalam penyusunan policy brief, kata Prof. Detri, masalah juga harus dirumuskan secara tepat. Penyusun perlu membedakan antara gejala yang terlihat, masalah yang sebenarnya, penyebab yang mendasari, dan solusi yang mungkin dilakukan. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan tidak sekadar mengatasi persoalan di permukaan, tetapi dapat diarahkan pada akar masalah.

Dijelaskan, policy brief juga perlu mempertimbangkan berbagai pilihan kebijakan beserta manfaat, biaya, risiko, konsekuensi, dan kemampuan untuk dilaksanakan. Hal ini penting agar rekomendasi yang diberikan tidak hanya baik secara konsep, tetapi juga realistis ketika diterapkan.

Pelaksanaan workshop. 

Perkuat Hubungan

Pelaksanaan workshop sekaligus memperlihatkan pentingnya peran Program Studi Doktor Sains Manajemen UIR dalam mempertemukan dunia akademik dengan kebutuhan pemerintahan.

Sebagai program pendidikan doktor, Program Studi Doktor Sains Manajemen tidak hanya berorientasi pada pengembangan teori dan penelitian, tetapi juga memiliki ruang untuk menghasilkan kajian yang relevan dengan persoalan organisasi, manajemen, pemerintahan, dan pembangunan.

Melalui kerja sama dengan BPSDM Provinsi Riau, berbagai hasil penelitian dan kepakaran akademik dapat diarahkan untuk memberikan perspektif terhadap persoalan yang dihadapi pemerintah. Sebaliknya, kebutuhan dan persoalan aktual pemerintahan dapat menjadi masukan penting dalam pengembangan penelitian dan kajian akademik.

Kolaborasi semacam ini diharapkan mampu membangun ekosistem yang mempertemukan riset, pengembangan kompetensi, pengalaman lapangan, dan kebutuhan kebijakan**.

Dengan demikian, keberadaan IA diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi lahirnya lebih banyak kegiatan kolaboratif yang memiliki manfaat langsung bagi pengembangan sumber daya manusia maupun peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Sosialisasikan Program Pascasarjana UIR

Pada rangkaian kegiatan tersebut, Wakil Direktur I Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Assoc. Prof. Dr. Rendi Prayuda, S.IP., M.Si., juga menyampaikan sambutan sekaligus melakukan sosialisasi dan promosi Program Pascasarjana UIR.

Dalam kesempatan tersebut, Rendi Prayuda memperkenalkan berbagai program yang tersedia di lingkungan Program Pascasarjana UIR serta membuka peluang penguatan kerja sama dengan instansi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.

Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya memperluas informasi mengenai kesempatan melanjutkan pendidikan pada jenjang pascasarjana, khususnya bagi aparatur dan masyarakat yang ingin meningkatkan kapasitas akademik dan profesional.

Menurutnya, hubungan yang kuat antara perguruan tinggi dan pemerintah akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Perguruan tinggi dapat memberikan dukungan keilmuan dan kepakaran, sementara pemerintah memiliki pengalaman serta persoalan nyata yang dapat menjadi ruang pembelajaran dan pengembangan kajian akademik.

Dalam konteks tersebut, Program Studi Doktor Sains Manajemen UIR menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat hubungan akademik dengan pemerintah melalui pendidikan, penelitian, pengembangan kompetensi, dan kajian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Dari Kerja Sama Menuju Dampak Nyata

Pelaksanaan Workshop Mastering Policy Brief dan penandatanganan IA menjadi momentum untuk memperkuat arah kerja sama antara Program Studi Doktor Sains Manajemen UIR dan BPSDM Provinsi Riau.

Kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi terus diterjemahkan menjadi program yang dapat diukur manfaat dan dampaknya. Pengembangan kapasitas aparatur, penelitian kolaboratif, kajian kebijakan, seminar, workshop, dan kegiatan akademik lainnya menjadi ruang yang dapat terus dikembangkan bersama.

Lebih jauh, kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong semakin kuatnya budaya pengambilan kebijakan berbasis data dan bukti. Hasil penelitian tidak berhenti di ruang akademik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi informasi dan rekomendasi yang lebih mudah digunakan oleh pengambil keputusan.

Sebaliknya, persoalan yang muncul dalam praktik pemerintahan dapat menjadi sumber inspirasi bagi akademisi untuk menghasilkan penelitian yang lebih kontekstual, relevan, dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Pada akhirnya, sinergi antara Program Studi Doktor Sains Manajemen UIR dan BPSDM Provinsi Riau melalui implementasi IA diharapkan mampu membangun jembatan yang semakin kuat antara kampus dan pemerintah, antara riset dan kebijakan, serta antara pengetahuan dan kebutuhan masyarakat**.

Kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis untuk bersama-sama mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas aparatur, dan lahirnya kebijakan yang lebih berbasis bukti, adaptif, serta mampu menjawab tantangan pembangunan Provinsi Riau. (FJ/Rls)